Jakarta, 4 September 2023 – Perusahaan Migas terkemuka, PT Rukun Raharja, Tbk (IDX: RAJA) melalui anak usahanya yaitu PT Energasindo Heksa Karya (EHK) telah menandatangani Nota Kesepahaman bersama dengan PT Moriuchi Indonesia (MI) terkait studi kelayakan Biogas. EHK bekerjasama dengan MI karena MI merupakan pelanggan potensial dalam penggunaan Biogas, oleh karenanya Studi kelayakan ini akan dilakukan di Kota Bandung dimana lokasi pabrik utama MI berada. Beberapa area potensial di dekat pabrik MI sangat ideal untuk dibangun pembangkit biogas, karena salah satu faktor penting dalam penggunaan biogas pada industri adalah jarak dari instalasi biogas ke tempat pelanggan. Studi kelayakan ini akan dimulai pada bulan Oktober 2023 dan diharapkan hasilnya akan selesai pada semester 2 tahun 2024, sehingga tahun 2025 pembangunan pembangkit biogas ini sudah dapat dilaksanakan dan beroperasi.
Agustinus Hendrayana selaku Direktur Utama EHK menyampaikan “Para pihak akan melakukan studi kelayakan produksi biogas dengan memanfaatkan gas metana yang berasal dari sampah organik seperti kotoran hewan ternak di peternakan, POME (air limbah pabrik kelapa sawit), air limbah pabrik, limbah padat kota dari TPA dan sebagainya. Pada kajian ini juga mencakup pengiriman biogas dengan truk dari sumber biogas potensial ke pabrik MI Bandung untuk digunakan sebagai bahan bakar boiler, bukan gas alam terkompresi (CNG). Pelaksanaan studi kelayakan ini merupakan milestone yang cukup Penting bagi EHK dan RAJA Group dalam upaya melangkah kedalam sektor energi baru terbarukan”
Pada pelaksanaan studi kelayakan ini EHK telah menyiapkan seluruh infrastuktur yang diperlukan. Studi kelayakan ini nantinya akan mendapat dukungan penuh dari MI yang sebelumnya telah melakukan langkah-langkah untu mengurangi emisi CO2 dan secara aktif mempromosikan langkah-langkah untuk memerangi pemanasan global. EHK juga berharap dengan langkah ini EHK dapat menghasilkan kredit karbon di masa depan dan berkontribusi pada terwujudnya masyarakat netral karbon, yang merupakan tujuan pemerintah Indonesia.
